Kesiapan Pilkada Medan Terkendala Ketersediaan Blanko KTP Elektronik

20-02-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat pimpin kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan. Foto: Ayu/Od

 

 

Komisi II DPR RI, menemukan sejumlah permasalahan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, salah satu yang menjadi kendala adalah ketersediaan blanko KTP elektonik.

 

"Dari penjelasan Plt. Wali Kota Medan, diketahui bahwa Pemkot Medan sebenarya sudah siap menggelar Pilkada. Namun masih ada beberapa kendala, salah satunya terkait ketersediaan blanko KTP elektronik. Kebutuhan blanko untuk Kota Medan lebih dari 60 ribu, namun Dinas Dukcapil hanya memberikan sepuluh ribu, dan dikirim lagi hanya sepuluh ribu, terkesan dicicil," ujar Doli saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2020).

 

Padahal menurut Plt. Wali Kota Medan Achyar Nasution, kapasitas pencetakan mampu memproduksi hingga tiga ribu per harinya. Kekurangan blanko KTP Elektronik ini sejatinya menjadi keluhan masyarakat, sehingga terkesan pemkot Medan kurang maksimal pelayanannya.

 

"Ke depan tentu kami akan minta klarifikasi kepada Dirjen Dukcapil terkait blanko tersebut. Karena sebenarnya masalah tersebut tidak hanya terjadi di Kota Medan saja. Namun juga di banyak kabupaten kota. Padahal kami sudah menyetujui realokasi anggaran untuk blanko KTP Elektronik itu sebesar 15 miliar rupiah," pungkas politisi Fraksi Partai Golkar ini. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...